wajahriau.com, ROHIL | Belum lama ini publik dikejutkan dengan pengusutan kasus dugaan korupsi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kejaksaan Agung.
BPDP Kelapa Sawit merupakan unit organisasi non-eselon di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
Lembaga ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit sesuai kebijakan komite pengarah dengan memperhatikan program pemerintah. BPDP Kelapa Sawit bertugas mengelola iuran pungutan ekspor pengusaha kelapa sawit.
Menyikapi itu, pakar lingkungan Dr.Elviriadi meminta publik memantau kegiatan BPDPKS. “Ya, kan Lembaga ini menghimpun dana non budgeter. Tanpa pengawasan Legislatif (DPR RI). Jadi masyarakat terutama daerah penghasil sawit harus pantau ketat, ” ucapnya pada media ini Ahad (7 /1/24).
Akademisi yang kerap jadi saksi ahli itu berharap verifikasi pihak BPDPKS dan Bank lebih hati hati. “Saya baru menerima informasi ada kegiatan replanting yang tak memenuhi syarat sehingga diduga merugikan negara. Itu bisa memyeret BPDPKS dan Kreditur pemberi dana ke ranah perbuatan melawan hukum, ” ucap putra asli Kab Meranti.
Pengurus PP Muhammadiyah itu menawarkan metode ekologi forensik menghadapi kendala penyelidikan. “Misalnya, jika semak belukar diklaim pemohon dana BPDPKS sebagai bekas Pohon sawit yang sudah ditebang bagaimana? Nah, itu kita observasi menggunakan ekologi forensik. Kita bisa ambil beberapa sample, check morfologis permukaan tanah dan observasi lainnya sesuai landscape, ” imbunya.
Elviriadi merasa prihatin dengan gencarnya upaya penggundulan hutan namun penduduk lokal miskin. “Harusnya kompensasi dana sawit itu untuk empowering masyarakat pinggir hutan. Mereka kehilangan pencaharian ladang dan cadangan hutan. Ini kok malah entah siapa siape merebut dana sawit itu. Alamat kepunanlah budak Melayu. Kepunan telouw temakol cuan sawiiitlaaah, ” pungkas peneliti ulat sawit yang ikhlas gundul demi hutan tropis.**
Laporan: Elvi
