Internasional

Perjuangan Indonesia Lawan Klaim Beijing Di Laut China Selatan Menginspirasi ASEAN

Wajahriau.com – ASEAN dan China diketahui berselisih tentang klaim Nine Dash Line China Selatan, Laut China Selatan (LCS).

Beijing dalam Nine Dash Linenya mengklaim kepemilikan hampir seluruh 80 persen LCS.

Dengan lantang China juga menuduh Amerika Serikat (AS) mencampuri urusan negaranya dengan ASEAN.

China menyebut AS mengompori agar ASEAN menolak Nine Dash Linenya.

Padahal penolakan justru datang dari PBB, bukan cuma ASEAN.

Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin Jr. menolak mengikuti sikap China yang meminta menjauhkan kekuatan Barat termasuk AS di LCS.

Locsin mengatakan Kode Etik China Selatan, Laut China Selatan yang dibuat oleh negara-negara Asia Tenggara dengan China tidak akan menyebabkan pengucilan negara-negara barat dari perairan tersebut.

“Tuntutan Tiongkok untuk mengecualikan kekuatan Barat dari China Selatan,  Laut China Selatan tidak akan pernah saya izinkan,” kata Locsin pada sidang anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat, Manila, Senin 21 September 2020, dikutip dari zonajakarta.com, Selasa (22/9/2020).

AS- China juga mengalami ketegangan, dan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo awal bulan ini mendesak negara-negara Asia Tenggara untuk meninjau kembali hubungan dengan perusahaan negara milik China yang terlibat dalam pembangunan pulau buatan di LCS.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi sebelumnya juga mengkritik AS karena diduga ikut campur dalam sengketa wilayah dan memperkuat penempatan militernya di LCS.

Untuk pertama kalinya di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, Filipina mengatakan siap mengadu ke AS dengan menjalankan perjanjian pertahanan untuk menghadapi agresi militer China.

Teodoro Locsin mengatakan Manila akan meminta perjanjian pertahanan dengan AS jika China menyerang kapal angkatan lautnya di perairan sengketa.

Pernyataan Menlu Filipina itu menandai pertama kalinya pemerintahan Duterte meminta bantuan AS di tengah gejolak antara Beijing dan Manila.

Indonesia menyatakan sikapnya dengan mengambil langkah-langkah diplomatik baru-baru ini sebagai anggota ASEAN yang menentang klaim Beijing atas LCS.

Mengirimkan Catatan Diplomasi Ke PBB

Langkah yang ‘langka’ diambil Indonesia yakni dengan mengirimkan catatan diplomatik kepada Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada awal minggu ini.

Surat itu, yang dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres pada Selasa, 26 Mei 2020 lalu, menjabarkan dukungan pemerintah Indonesia atas keputusan tahun 2016 silam.

Dimana hasil keputusan oleh Permanent Court of Arbitration di Den Haag, menyatakan pengadilan berpihak pada Filipina dalam kasus yang dibawa Manila untuk melawan China atas sengketa teritorial di laut.

“Indonesia menegaskan bahwa peta sembilan garis putus-putus menyiratkan klaim hak bersejarah jelas tidak memiliki dasar hukum internasional dan sama saja dengan mengecewakan UNCLOS 1982,” isi surat dari Misi Permanen Indonesia ke PBB.

Surat tersebut merujuk pada batas peta China  yang mencakup Beijing, yang mengklaim wilayah maritim.

Karena China adalah penandatanganan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), yang secara internasional menyetujui sistem tata kelola laut.

Surat itu menyerukan mengenai kepatuhan penuh terhadap hukum internasional dan Indonesia tidak terikat oleh klaim yang dibuat bertentangan dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.

“Sebagai Negara Peserta UNCLOS 1982, Indonesia secara konsisten menyerukan kepatuhan penuh terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Indonesia dengan ini menyatakan bahwa ia tidak terikat oleh klaim yang dibuat bertentangan dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982,” isi surat tersebut.

Langkah ini menginspirasi negara-negara ASEAN untuk melakukan hal yang sama karena PBB punya kekuatan untuk menekan China menyoal LCS.

Nine Dash Line merupakan klaim China di LCS dan hampir mencakup seluruh wilayah termasuk pulua Paracel dan Spratly yang disengketakan.

Awal tahun ini, China menyetujui pembentukan 2 distrik untuk mengelola pulau Paracel dan Spratly yang disengketakan di China Selatan, Laut China Selatan, dalam upaya untuk menegaskan kedaulatan atas wilayah tersebut.

Walaupun ini bukan pertama kalinya Indonesia mengatakan hal tersebut, namun surat yang dikirim pada 26 Mei 2020 lalu ke PBB datang usai China juga mengirimkan surat yang memprotes Malaysia, Filipina dan vietnam.

Pada Kamis, 28 Mei 2020 seorang diplomat di Misi Tetap Indonesia untuk PBB di New York, Amerika Serikat dimintai keterangannya mengenai pengiriman surat tersebut.

Namun, tidak memberikan banyak komentar dan mengatakan akan memeriksa kebenaran tersebut terlebih dahulu.

Direktur Prakarsa Transparansi Maritim Asia, Gregory Poling, di Wahington, Amerika Serikat mengatakan bahwa tindakan dari Indonesia membuka jalan baru.

“Verbal note ini adalah yang pertama kali dilakukan oleh salah satu negara tetangga di Asia Tenggara Filipina dan secara eksplisit mendukung kemenangan arbitrase 2016 melawan China,” katanya, dikutip dari laman Radio Free Asia (RFA).

“Pejabat di Jakarta telah mendorong ini selama empat tahun dan sepertinya mereka akhirnya menang karena kekhawatiran politik tentang China,” tambahnya.

Editor: Daus

Tags
Menampilkan lebih banyak

Artikel terkait

Back to top button
Close
Close