Wajahriau.com, Bagansiapiapi | Sampai hari ini meskipun sudah hampir sepekan awak media berulang- kali mengkonfirmasi via whatshapp dan menghubungi via telepon seluler, pejabat oknum tersebut masih ngotot menutup rapat berbagi informasi akses terkait anggaran dana pilpeng serentak tahun 2023.
Faktanya berbanding terbalik justru ketika awak media mengkonfirmasi lembaga legislatif DPRD Rohil ke anggota banggar & ketua Banggar pilpeng begitu respon dan respect saat di konfirmasi awak media. Terkonfirmasi dari Amansyah, 4.1 M sudah di bahas di setujui kedua pihak oleh Banggar DPRD dan TAPD Pemda Rohil di tahun 2023.
Menurut Ketua Banggar Maston terkait detail anggaran untuk pilpeng tahun 2023 dia sudah lupa persis total bugget yang di anggarkan total. Untuk terkait dana pilpeng serentak 26 desa sub detail anggarannya coba di konfirmasi ke pihak pmd mereka lebih memahami detail tupoksi dana dan sistem kegiatan pilpeng tersebut. “Di dalam APBD kita hanya menampilkan dana secara global saja” ujar Maston menjabat sebagai Ketua Banggar DPRD Rohil.
Akibat sulitnya dan tertutupnya mendapatkan akses dari pejabat publik. DPD lembaga Komisi Pengawasan Korupsi TIPIKOR Kabupaten Rohil Ketum Dedi IP angkat bicara, merasa prihatin dengan mental pejabat yang terkesan super cuek dan menutup akses informasi publik.
Informasi publik tidak boleh di tutup, apa lag alergi dengan pers saat di konfirmasi. Oknum pejabat memilih bungkam, perlu di pertanyakan motif bungkam tersebut. menjadi tanda tanya publik, “Pejabat model seperti ini layak untuk di evaluasi kinerjanya” ujar Ketua Dedi IP.
Di tempat terpisah awak media sempat mengkonfirmasi Ketua PPDI Riau NS “sampai sekarang kami di gantung tak bertali” ujar NS. Jabatan saya di panitia pilpeng juga sebagai bendahara dan kalau di desa sebagai kaur keuangan.
Dalam sesi konfirmasi via whatshapp NS mengatakan tahun 2024 Pemda masih terutang ke desa sekitar 130 Juta termasuk di dalamnya kegiatan pilpeng, “Kalau masalah ini kan kita panitia yang ada sangkut pautnya setelah dana cair kami yang akan bertanggungjawab bukan tanggungjawab ke desa lagi”
Sampai saat sekarang ini memasuki tahun 2024 dana pilpeng serentak antara pmd dan BPKAD saling claim lempar bola panas terkait tanggungjawab dana serentak 2023 di duga tidak transparan ibarat pepatah “b.elum ada kepastian di gantung tak bertali” **Rudy Hartono “*
