HukrimNasional

300 Hari Berstatus DPO, Harun Masiku Bukti Firli Bahuri Tidak Mampu Memimpin KPK

Sejak ditetapkan sebagai buronan KPK  pada 17 Januari yang lalu, tidak terasa sampai saat  ini sudah 300 hari Harun Masiku masih bebas dan belum berhasil diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait  kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI Fraksi PDIP Dapil Sumsel 1 periode 2019-2024.

Ini membuktikan bahwa KPK yang saat ini dipimpin oleh Firli Bahuri tidak mampu untuk segera menuntaskan kasus yang menyebabkan buronnya seorang Haru Masiku, seperti yang  disampaikan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW).

“Sejak KPK memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar buronan (17 Januari 2020), praktis per hari ini genap sudah 300 hari mantan calon anggota legislatif PDIP seakan hilang bak di telan bumi,” ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, hari ini, Jumat, (13/11).

Kegagalan KPK dalam menangkap serta mengungkap dimana keberadaan Harun Masiku ini juga dianggap semakin memperjelas bahwa Firli Bahuri telah gagal dan tidak mampu untuk memimpin lembaga anti rasuah (KPK), Jelas Kurnia.

“Kegagalan KPK dalam meringkus Harun Masiku merupakan bukti ketidakmampuan Firli Bahuri memimpin lembaga antirasuah tersebut. Sekaligus telah mengubah KPK menjadi lembaga yang tidak lagi disegani oleh para pelaku kejahatan,” katanya.

Menanggapi hal ini ICW juga menyampaikan kepada KPK agar tim yang dibentuk atau tim satuan tugas yang mendapatkan mandat untuk mencari keberadaan Haru Masiku lebih baik dibubarkan saja, karena terkesan tidak serius serta tidak ada progres ponsitif sedikitpun dari kinerja tim ini.

“Selain itu, pimpinan KPK juga mesti mengevaluasi kinerja dari Deputi Penindakan. Sebab, pada dasarnya tim satgas tersebut berada di bawah pengawasan dari yang bersangkutan,” tutup Kurnia.

Selain Haru Masiku, tiga tersangka lainnya yaitu Saeful Bahri dan Agustiani Tio Fridelina selaku kader PDIP, dan Donny Tri Istiqomah selaku tim hukum DPP PDIP. telah diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Menampilkan lebih banyak

Artikel terkait

Back to top button
Close
Close