Nyatakan Sikap Menolak Perppu KPK, PDI-P Peringatkan Pihak Yang Ingin Menekan Presiden

Anggota fraksi PDI-P di DPR  menyatakan sikap menolak jika Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Hal itu disampaikan oleh anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno.

“Pandangan resmi kami di fraksi, sebaiknya tetap melalui judicial review dan legislative review,” kata Hendrawan saat dihubungi, Kemarin, (8/10).

Dihari yang sama Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menghimbau kepada semua pihak dari berbagai kalangan supaya tidak menekan Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap revisi hasil UU KPK yang baru.

“Jangan ada siapa pun coba menekan-nekan presiden dalam hal menerbitkan perppu. Itu hak subyektif presiden, hormati,” kata Masinton dalam diskusi bertajuk “Habis Demo Terbitkah Perppu? di kawasan Tebet, Jakarta, Kemarin (8/10).

Masinton mengatakan bahwa segala bentuk tekanan terhadap Presiden akan berdampak dan berbahaya bagi Ketatanegaraan dan Konstitusi Negara.

Meski itu hak subyektif seorang presiden, Masinton beranggapan bahwa saat ini Presiden belum perlu untuk menerbitkan perppu KPK. karna kondisi saat ini belum bisa dikategorikan sebagai kegentingan Yuridis.

“Ihwal kegentingan itu dalam putusan MK itu kegentingan yuridis. Meskipun itu kan hak subyektif presiden bukan kegentingan yang digenting-gentingkan, karena ada massa protes keluarkan perppu, konferensi pers keluarkan perppu,”

“Bukan itu yang dimaksud kegentingan, kegentingan yuridis. Apakah itu terpenuhi? Tidak. Secara obyektif itu belum,” ucap Masinton.

“Tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menekan. Bahaya kalau ketatanegaraan di konstitusi kita, kita letakkan pada tekanan-tekanan,” ucapnya lagi.

 

Menarik Lainnya Dari penulis yang sama