Rendahnya Komitmen Pemko Dalam Memberantas praktek Pungli Disekolah, Oknum Sekolah SDN Paku Jaya 02 Tangsel Kembali Berulah

Seolah-olah tidak adanya pengawasan yang serius terhadap kegiatan pungutan liar (pungli) yang terus merebak di berbagai sekolah negeri khususnya Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kali ini peristiwa Pungli kembali terjadi di SDN Paku Jaya 02, Serpong Utara.

Hal inilah yang diungkapkan oleh wali murid  berinisial BTL (41), pungli yang dimaksud antaranya ada untuk uang les, uang foto, uang buku try out, hingga uang wajib studi tour berkisar antara Rp 800 ribu hingga Rp1 jutaan dan wajib dibayar bagi siswa kelas VI.

“Pungutannya banyak, dan enggak resmi jadi enggak pakai kuitansi segala macam. Buat yang bulanan saja kita orang tua pusing, uang les, uang buku try out, uang foto, dan terakhir ini wajib uang studi tour mau yang ikut atau enggak ikut wajib bayar. Ini nambah beban kita sebagai orang tua,” kata wali murid inisial (BTL) kepada wartawan kemarin, (25/10).

Beberapa wali murid lain juga menyebutkan, jika pungutan terlihat dipaksakan pihak sekolah SDN Paku Jaya 02.

Saat dimintai keterangan secara langsung mengenai dugaan praktek pungli tersebut, pihak sekolah tak berani memberikan penjelasan.

“Kalau pungutan itu saya nggak tahu, nanti nunggu Pak Kepsek saja ya, paling sekitar 7 harian lagi karena sedang ada kegiatan di luar,” tutur Sajoli singkat, perwakilan guru SDN Paku Jaya 02 kepada wartawan.

Praktik Pungli ini diduga kuat terjadi hampir di semua sekolah negeri di Kota Tangsel.

Mengenai Pristiwa ini, Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), Jufry Nugroho, mengatakan, mengenai persoalan Pungli di sekolah yang semakin mengila ini adalah sebagai bukti bahwa Pemkot Tangsel gagal memberantas praktek pungli oleh pihak oknum sekolah.

“Rendahnya komitmen memberantas pungli membuat masyarakat pesimis, apa lagi pungli di sektor pendidikan SD dan SMP. Kasus guru honorer Rumini seolah angin lalu bagi Dinas Pendidikan, Inspektorat, bahkan Wali Kota Airin sekalipun. Kasus tersebut ditangani Polres Tangsel namun sampai sekarang tidak ada kelanjutannya,” tegas Jufry.

Menyikapinya permasalahan ini, TRUTH mendesak agar Gubernur Banten Wahidin Halim turun tangan mendorong Wali Kota Airin menuntaskan persoalan Pungli di lingkup pendidikan.

“Kami sebagai masyarakat, mendesak Kepada Gubernur Banten agar memberikan sangsi kepada Wali Kota dan wakilnya. Juga kepada Kapolda Metro jaya untuk mencopot Kapolres Tangsel karena tak tuntas menyelesaikan kasus pungli yang sudah di laporkan masyarakat,” ungkapnya lagi.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel terus bungkam jika ditanyakan kasus Pungli di lingkungan sekolah.

Menarik Lainnya Dari penulis yang sama