Ini Point Kesepakatan Pansus Papua DPD RI dan Komnas HAM RI

Upaya Pansus Papua DPD RI melakukan berbagai langkah penyelesaian masalah Papua terus dilakukan. Kali ini, kesepatakan telah dilakukan Pansus bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pantauan media JagaPapua.com, pada jum’at (24/01), kesepakatan tersebut di tandatangani Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dan Dr. Filep Wamafma selaku Ketua Pansus. Hal itu dilakukan dalam rangka pembahasan masalah penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Papua dan Papua Barat.

Berikut tujuh point penting kesepakatan :

  1. Pansus Papua DPD RI meminta Komnas HAM untuk berupaya maksimal menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, baik dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan juga berbagai kasus aktual yang terjadi seperti peristiwa persekusi rasial di Surabaya, peristiwa Wasior, Wamena, Paniai, dan kasus-kasus kekerasan lainnya;
  2. Pansus Papua DPD RI meminta Komnas HAM untuk mendesak pemerintah memastikan perlindungan dan pemenuhan Hak Sipil dan Politik serta kebijakan afirmasi dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) bagi Orang Asli Papua;
  3. Pansus Papua DPD RI mendukung terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang digagas pemerintah sebagai upaya untuk penyelesaian pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam pasal 45, UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
  4. Pansus Papua DPD RI meminta kepada Komnas HAM untuk memberikan perhatian serius pada penanganan isu-isu krusial di Papua, khususnya pada masalah penegakan hukum dan perlindungan HAM di Papua;
  5. Pansus Papua DPD RI meminta kepada Komnas HAM untuk segera melakukan pemantauan dan investigasi terhadap aparat penegak hukum dan oknum aparat / warga yang melakukan diskriminasi dan dan persekusi rasial;
  6. Pansus DPD RI meminta kepada Komnas HAM menguatkan koordinasi dengan Menko Polhukam untuk penyelesaian masalah hukum dan perlindungan HAM di Papua;
  7. Pansus Papua DPD RI meminta dukungan dan masukan khususnya mengenai masalah Hak Asasi Manusia, terhadap rencana DPD RI untuk melakukan revisi terhadap UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Menarik Lainnya Dari penulis yang sama