Hari Parlemen, Agung: Anggota Parlemen Harus Berani Bicara

Spanduk kampanye partai politik maupun para calon anggota legislative mulai banyak kita jumpai di jalanan Kota Pekanbaru. Hal ini karena saat ini sudah memasuki masa kampanye pemilu 2019, hingga bulan April tahun depan. Banyak yang bicara tentang parlemen, tapi sedikit yang sadar kalau hari ini, 16 Oktober adalah Hari Parlemen Nasional. Di tanggal yang sama tahun 1945 telah ditandangani maklumat untuk menggunakan system parlementer, saat itu.

Sempena hari parlemen, Calon Anggota DPRD Provinsi Riau yang juga ketua DPD Partai Demokrat Kota pekanbaru, Agung Nugroho, pada hari ini (16/10) di Pekanbaru, memberikan pandangannya tentang bagaimana seharusnya kinerja parlemen.

“Pertama, bahwa negara harus dikelola bersama-sama. Oleh karenanya, ada pembagian kekuasaan untuk saling ‘check and balances’, maka ada legislative yang menciptakan aturan, ada eksekutif yang menjalankan aturan dan ada lembaga peradilan di yudikatif. Semua ada tupoksinya masing-masing. Ini berlaku di tingkat pusat maupun daerah,” Agung mengawali pembicaraan.

“Dulu kita pernah menganut system parlementer. Semangatnya untuk menguatkan lembaga perwakilan rakyat. Presiden dan kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada parlemen. Tapi kenyatannya, orde baru malah sangat kuat cengkeramannya,” Politisi muda Demokrat ini, menguraikan sejarah hubungan legislative –eksekutif di zaman orba.

Sebagaimana kita ketahui, kekuasaan 32 tahun orde baru tumbang oleh gelombang reformasi. Selain issue lepas dari kediktatoran dan otonomi daerah, kemudian mengemuka tentang system presidensial yang akhirnya berjalan. Dimana presiden dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, sebagaimana parlemen.

“Dengan system presidensial ini, eksekutif dan legislative sama-sama memiliki legitimasi yang kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat. Pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat, tidak bisa saling mengintervensi. Dalam posisi seperti ini, harusnya kesejahteraan rakyat semakin dekat. Tapi kenyataannya masih jauh”, keluh Agung, melihat kinerja pemerintah maupun wakil rakyat yang ada belum maksimal.

Menurutnya, anggota legislative baik tingkat pusat maupun daerah, haruslah orang-orang yang memahami masalah, dan berani bicara kepada pihak eksekutif jika didapati kebijakan yang tidak tepat sasaran.

“Anggota dewan jangan hanya diam, dia harus berani bicara. Parlemen itu berasal darikata ‘parle’ dalam bahasa perancis yang artinya ‘bicara’. Maka anggota parlemen ya bicaralah, jika ada ketidakadilan yang dirasakan rakyat. Seperti sekarang BBM langka, harga-harga naik tapi tetap tenang saja. Rakyat menjerit, tapi wakilnya diam saja”, Agung menampakkan kegeramannya dengan kondisi hari ini.

“Oleh karena itu saya mengajak masyarakat, khususnya yang ada di provinsi Riau, 2019 nanti bukan hanya ganti presiden melalui pemilu, tapi juga ganti anggota parlemen”, pungkasnya.

Menarik Lainnya Dari penulis yang sama