“Dugaan Kasus Suap” KPK Larang Akbar Himawan Buchari Anggota DPRD Fraksi Golkar Keluar Negeri

Setelah KPK menetapkan Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin sebagai tersangka dugaan penerimaan suap bersama dua orang kepala dinas lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari (IAN) dan Kepala Bagian Protokoler kota Medan Syamsul Fitri Siregar (SFI). Pejabat Negara ini ditetapkan sebagai tersangka setelah berhasil diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Medan pada Selasa (15/10), kemari. 

Menurut Jubir KPK Febri Diansyah, Setelah dilakukannya pengembangan terhadap kasus ini, KPK melakukan pencegahan terhadap salah satu anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Golkar Akbar Himawan Buchari untuk tidak bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini dilakukan terkait dengan dugaan kasus suap Wali Kota nonaktif  Medan, Dzulmi Eldin.

“KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi terkait pelarangan terhadap Akbar Himawan Buchari dalam perkara penyidikan dugaan penerimaan suap oleh Wali Kota Medan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dikutip Antara, Rabu (6/11).

Pencegahan yang dilakukan oleh KPK terhadap Akbar Buchari berlaku selama 6 bulan mulai terhitung sejak 5 November. KPK juga sebelumnya telah melakukan penggeledahan di rumah Akbar Buchari di Kota Medan pada Oktober yang lalu.

Menarik Lainnya Dari penulis yang sama