Bakal Dipimpin Komjen Polisi, Integritas KPK Kembali Akan Menjadi Pertanyaan

Terpilihnya ketua KPK Komjen Firli Bahuri yang menyandang status sebagai anggota kepolisisan menjadi perbincangan baru yang kini sedang hangat dibicarakan. Bagaimana tidak, beragam tanggapan dan pertanyaan muncul dari kalangan publik  terkait prihal ini, salah satunya adalah mengenai status Firli sebagai salah satu anggota kepolisian yang masih aktif.

Hal ini juga menjadi hangat karna sebelumnya muncul ketarangan dari Kapolri Jenderal Idham Azis tarkait status Firli Bahuri Saat rapat kerja dengan Komisi III DPR. Idham mengatakan bahwa Firli tidak perlu mundur dari kepolisian namun hanya diberhentikan dari jabatannya sahaja.

“Saya ingin menyampaikan masalah pertanyaan Bapak Ketua, masalah Kabaharkam, anggota Polri yang diangkat sebagai pimpinan KPK dalam hal ini Kabaharkam itu tidak harus mengundurkan diri sebagai anggota Polri, tapi harus diberhentikan dari jabatannya,” kata Idham saat rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Rabu (20/11) kemarin.

Menanggapi hal ini, Penggiat antikorpsi menilai, apabila Firli tidak mundur dari lembaga kepolisian maka ia akan tetap sebagai bawahan Kapolri.

“Jika Pak Firli tetap menjadi polisi aktif maka berdasarkan UU kepolisian dia memiliki atasan yang bernama Kapolri. Menurut UU itu pada kewajiban menaati perintah atasan dan melaporkan seluruh tindakan kepada atasannya. Itu sebabnya bertahan sebagai polisi aktif hanya akan membuat Pak Firli menjadi bawahan Kapolri,” kata pegiat antikorupsi dari Universitas Andalas Feri Amsari kepada wartawan, Kamis malam, (21/11).

Feri juga menilai apabila itu terjadi maka Firli melanggar kodrat KPK.

“Tidak mungkin pimpinan lembaga independen seperti KPK menjadi bawahan kepolisian. Bahasa sederhananya, status polisi Pak Firli melanggar kodrat kelembagaan KPK,” ucapnya.

KPK sebagai lembaga independen tak semestinya berada di bawah kendali lembaga lain apalagi dari lembaga Kepolisian.

“Aturan ini yang harus ditegakkan. Terutama jika melihat UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN,” imbuhnya lagi.

Menarik Lainnya Dari penulis yang sama